Berita  

Disinyalir Bermuatan Politis, RUPS LB Bank NTT Ditunda  Hingga Selesai Pilkada

Kupang,Arahntt.com  Disilnyalir ada muatan politik untuk kepentingan Pilkada yang menguntukan pihak tertentu, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Penjabat Gubernur NTT Andriko Noto Susanto diingatkan untuk menunda pelaksanaan RUPS LB Bank NTT.

Peringatan itu disampaikan Anggota Komisi XI DPR RI, Melchias Markus Mekeng. Politisi senior partai Golkar itu dimintai tanggapannya terkait rencana Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS LB) Bank NTT yang terkesan mendadak. RUPS ini juga digelar ditengah persiapkan Pilkada yang akan digelar tanggal 27 November 2024 mendatang.

READ:  Calon Wakil Gubernur  NTT Johni Asadoma Hadiri   Perlombaan Perempuan Gemit Klasis Amfoang Selatan

Menurut Mekeng, Penjabat Gubernur NTT, Andriko Noto Susanto tidak perlu terburu-buru atau tergesa-gesa untuk melaksanakan RUPS LB Bank NTT yang dijadwalkan digelar dalam waktu dekat ini. “Penjabat tidak perlu buru-buru mengambil kebijakan itu,” ujar Melchias Mekeng yang dihubungi Rabu (13/11/2024) malam.

Mekeng menyebut, masa jabatan Andriko sebagai penjabat gubernur NTT akan berakhir bulan Januari 2025. Sehingga, alangkah baiknya, RUPS LB itu nanti dilakukan oleh gubernur definitif. “Biarkan nanti gubernur baru yang memutuskan. Supaya dia mengawal direksi yang baru itu pada saat ia memimpin. Karena penjabat ini kan sifatnya hanya sementara,” jelasnya.

READ:  Dua  Dokter Anestesi RS TC Hillers, Akan  Bertugas Kembali Setelah Bertemu Gubernur NTT

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) juga diminta memberikan saran kepada Bank NTT untuk tidak melakukan RUPS LB ditengah kondisi masyarakat yang sedang mempersiapkan diri menyambut Pilkada. “Jadi saya minta OJK NTT maupun OJK pusat mengambil langkah konkrit. Harus melihat ini sebagai sesuatu yang perlu dicermati dan bisa mengambil keputusan yang bijaksana,” terangnya.

READ:  Wagub NTT  Johni Asadoma Minta  Kepala Sekolah  Gunakan Hati dan Lihat Kemampuan Orang Tua

Meski demikan, Mekeng menegaskan, jika ingin tetap melakukan RUPS dengan mengganti direksi bank, maka sebaiknya digelar setelah Pilkada. “Kalau mau ganti direksi, kenapa tidak tunggu sampai selesai Pilkada dulu? Atau biar gubernur baru saja yang menetapkan direksi baru untuk memperbaiki keadaan bank yang sekarang juga tidak terlalu sehat,” tegasnya.

Karena, kata dia, gubernur baru atau definitif nanti juga pasti punya target terhadap pertumbuhan Bank NTT. “Bukan si penjabat yang sifatnya hanya sementara itu,” tandasnya(tim)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *