PALEMBANG, Arahntt.com– Forum Sarasehan Nasional bertajuk ‘Obligasi Daerah sebagai Salah Satu Alternatif Pembiayaan Daerah dan Instrumen Investasi Publik’ digelar MPR RI, di Aston Palembang Hotel & Conference Centre, Selasa (19/5/2026).
Kegiatan ini menghadirkan berbagai pemangku kepentingan dari unsur pemerintah, regulator, akademisi, hingga sektor keuangan. Para narasumber membahas peluang penerbitan obligasi daerah sebagai alternatif pembiayaan pembangunan.
Sarasehan nasional ini digelar di tengah masih tingginya ketergantungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) terhadap dana transfer pemerintah pusat seperti Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil (DBH).
Di sisi lain, pemerintah daerah dituntut semakin mandiri dalam membiayai pembangunan dan meningkatkan pelayanan publik.
Karena itu, obligasi daerah dinilai dapat menjadi solusi strategis untuk memperkuat kapasitas fiskal daerah sekaligus membuka ruang partisipasi masyarakat dalam investasi publik.
Kegiatan ini juga menjadi forum diskusi untuk memperdalam pemahaman mengenai peluang, tantangan, serta langkah implementasi obligasi daerah di Indonesia.
Selain sebagai instrumen pembiayaan pembangunan, obligasi daerah dinilai berpotensi menjadi instrumen investasi publik yang melibatkan masyarakat dan lembaga keuangan dalam pembangunan daerah.
Sarasehan ini juga diharapkan dapat meningkatkan pemahaman pemerintah daerah, legislatif, akademisi, dan masyarakat mengenai konsep serta mekanisme obligasi daerah. Kegiatan ini juga menjadi langkah untuk mendorong partisipasi investor dalam investasi publik daerah melalui instrumen pasar modal.
Keynote speech dalam kegiatan ini disampaikan oleh Anggota BPK RI Bobby Adhityo Rizaldi. Sementara sejumlah narasumber yang hadir antara lain Ketua Fraksi Partai Golkar MPR RI Melchias Markus Mekeng, Dirjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri Agus Fathoni.
Kemudian, Ketua Program Studi Doktor Ilmu Ekonomi Universitas Sriwijaya Prof. Didik Susetyo, Kepala Departemen Penilaian Emiten, Perusahaan Publik, dan Perizinan Derivatif Keuangan dan Bursa Karbon OJK I Made Bagus Tirthayatra, serta Direktur Keuangan dan Treasury Bank NTT Heru Helbianto.
Pemerintah Daerah dituntut semakin mandiri dalam mengelola sumber pembiayaan pembangunan di tengah kebutuhan infrastruktur dan pelayanan publik yang terus meningkat. Salah satu alternatif yang dinilai strategis untuk memperkuat kapasitas fiskal daerah
adalah melalui penerbitan obligasi daerah. Sejak otonomi Daerah diberlakukan secara luas pada 2001, pemerintah daerah juga didorong lebih mandiri dalam membiayai pembangunan dan pelayanan publik(tim )
