Kupang Arahntt.Com-Aktivis dan Akademisi mahasiswa Flobamorata Menyoroti Sikap Anti Kritik Pemerintah Daerah Kabupaten Kupang, terkait Isu Pulau Kera
Dalam dialog kebangsaan yang digelar oleh badan eksekutif Mahasiswa BEM Universitas nusa cendana Undana kupang dan Gerakan mahasiswa flobamora GMF, yang melibatkan 25 Organisasi kepemudaan OKP dan Ormawa Kampus menyoroti berbagai isu kedaerahan salah satunya isu anti kritik bupati kupang Yosef Lede.
Dalam dialog tersbut peserta diskusi menanyakan sikap arogansi pemerintah daerah terhadap warga di pulau kera baru-baru ini.
nara sumber Yohanes Jimi Nami memberi penegasan bawa sebagai pejabat publik tidk boleh anti kritik.
Terkait Isu di pulau kera yang belakagan ini banyak beredar di media sosial tentang bupati kupang yang anti kritik, yang model begini kita doakan supaya periodesasinya cepat berakhir, karena kita tidak diberi ruang untuk menuntut pemerintah yang anti kritik. kalau dia anti kritik berarti dia tidak mau berbena diri.
Ketua GMF Melianus Alopada kepada media ini Kamis 24/04/25 usai dialog publik di aula rektorat Undana kupang mengatakan sikap bupati kupang yang diduga anti kritik dan arogansi akan merusak psikologi warga kabupaten kupang, apalagi dengan membawa-bawa nama presiden prabowo.
Menurut Mel, harusnya pola pendekatan yang lebih persuasif agar konsep pembangunan di pulau kera bisa berjalan, Uangkapnya
“Yah pak bupati harus rubah pola pendekatan, apapun alasannya warga yang ada di pulau kera juga adalah manusia, bukan itu mereka manusia yang juga adalah warga negara Indonesia artinya punya Hak asasi manusia,” tuturnya.
Dia mengatakan, yang hadir ditengah warga pulau Kera adalah bupati kupang, bukan Yosef Lede secara pribadi, sehingga menjadi tekanan psikologis ketika melontarkan kalimat yang bernuansa intimidatif walaupun secara verbal.
“Sebagai bupati kalau berkunjung ke suatu kampung itu menjadi kehormatan bagi warga setempat namun ketika hadir dan melakukan tindakan yang arogan warga akan sangat merasa terhina,tutunrnya
Semoga aksi yang terjadi di pulau Kera tidak akan terjadi di tempat lain sehingga perlu di kritisi agar bisa mengedepankan pola pendekatan yang lebih humanis sebagai orang nomor 1 di kabupaten kupang, ini tadi jadi pembahasan serius ,” Beber Ketua GMF.
Ketua GMF juga mengatakan, hasil dialog ini akan dibawa ke pemerintah provinsi agar bisa mengevaluasi, termasuk pola komunikasi publik pemerintah daerah.
“Ada beberapa isu yang kami bahas, kami kemas dalam bentuk petisi untuk dibawa ke gubernur NTT dan Ombudsman dalam waktu yang tidak terlalu lama, termasuk soal pola pendekatan pemerintah dalam menyelesaikan persoalan warga, karena tentu dengan tegas kita menolak pemerintah yang arogan dan anti kritik,” tegasnya(tim)
