Kupang, Arahntt.com– Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) menerima audiensi dari Tim Tidal Bridge Indonesia terkait rencana pengembangan proyek Pembangkit Listrik Tenaga Arus Laut (PLTAL) di Selat Larantuka, Kabupaten Flores Timur, Selasa (21/10/2025).
Pertemuan berlangsung di Ruang Komisi I DPRD NTT dan dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Emilia Nomleni. Dalam audiensi tersebut, Tidal Bridge Indonesia memaparkan perkembangan proyek, teknologi yang digunakan, serta tantangan yang dihadapi, terutama terkait dengan belum adanya kesepakatan dengan PLN.
“Kita menerima dengan baik dan mengapresiasi ini sebagai bentuk komunikasi. Ini penting agar kita bisa memantau pekerjaan yang membawa manfaat bagi masyarakat,” ujar Emilia Nomleni.
CEO Tidal Bridge Indonesia, Latif Gau, menjelaskan bahwa proyek PLTAL tersebut menggunakan teknologi turbin bawah laut berbasis jembatan yang akan menghubungkan Kota Larantuka dan Pulau Adonara. Teknologi ini, kata dia, telah dikaji oleh lembaga independen seperti Greenpeace dan dinyatakan ramah lingkungan.
“Selat laut yang kuat akan memutar turbin bolak-balik yang dipasang di bawah jembatan. Turbin ini diadopsi dari teknologi Belanda dan dirancang aman bagi biota laut,” jelas Latif.
Meski perencanaan sudah berlangsung selama lebih dari satu dekade, proyek tersebut masih terkendala persoalan administratif. Latif menyebut PLN belum menandatangani dokumen kerja sama, meskipun seluruh aspek teknis dan anggaran telah disiapkan.
“Secara teknis dan finansial kami siap. Jika disepakati, proyek ini bisa selesai dalam hitungan bulan. Setelah berjalan 20 tahun, proyek ini akan dihentikan sesuai perjanjian,” katanya.
Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua DPRD NTT Fernando Soares meminta Tidal Bridge menyusun skema bisnis yang juga berdampak pada peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi NTT.
“Manfaat proyek ini seharusnya bisa dirasakan secara luas. Kita butuh pembangunan yang juga mendukung APBD. Selain itu, mohon perhatikan juga masyarakat sekitar yang terdampak langsung,” ujar politisi Partai Gerindra itu.
Dukungan juga datang dari Anggota DPRD dari Fraksi Golkar, Muhammad Ansor, yang berharap agar keuntungan dari proyek ini juga berdampak pada daerah lain di NTT.
“Meski proyeknya di Flores Timur, kami ingin masyarakat di Sumba dan Sabu juga merasakan manfaatnya. Ini perlu didorong lewat kontribusi terhadap PAD,” katanya.
Sementara itu, Anggota Komisi IV DPRD NTT, Marselinus Anggur Ngganggus, menilai proyek ini seharusnya ditangani oleh pemerintah pusat agar proses di daerah berjalan lebih sinkron.
“Supaya tidak ada perbedaan sikap antara pimpinan dan bawahan. Pemerintah pusat harus setuju lebih dulu, baru kita bisa diskusikan secara serius di daerah,” ucapnya.
Menutup pertemuan, Latif Gau menyatakan kesiapannya untuk membahas skema bisnis yang dapat memberikan kontribusi nyata bagi PAD NTT, termasuk melalui pembagian saham.
“Hal itu bisa dibicarakan lebih lanjut sebagai bentuk kontribusi proyek ini bagi daerah,” tutupnya. (tim)
