Jakarta, Arahntt.com- Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur , Johni Asadoma, menghadiri sekaligus memberikan sambutan dalam Peluncuran Nasional Program KITA SEHAT (Kemitraan Indonesia–Australia untuk Transformasi Kesehatan) yang diselenggarakan oleh Kementerian PPN/Bappenas bekerja sama dengan Kementerian Kesehatan, Kementerian Pertanian, dan Pemerintah Australia di Ruang Rapat Djunaedi Hadisumarto, Kementerian PPN/Bappenas, Jakarta Pusat, Senin (20/7).
Program KITA SEHAT menetapkan Provinsi Nusa Tenggara Timur, Jawa Barat, dan Papua Barat Daya sebagai daerah lokus pelaksanaan. Program ini mengusung pendekatan *One Health* yang mengintegrasikan kesehatan manusia, kesehatan hewan, ketahanan pangan, dan ketahanan iklim guna memperkuat transformasi sistem kesehatan nasional.
Sekretaris Kementerian PPN/Bappenas dalam sambutannya menegaskan bahwa Program KITA SEHAT merupakan bentuk kemitraan strategis antara Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Australia dalam memperkuat sistem kesehatan nasional. Melalui kolaborasi lintas sektor, program ini diharapkan mampu meningkatkan kapasitas pemerintah daerah serta membangun sistem kesehatan yang lebih tangguh, adaptif, dan berkelanjutan.
Sementara itu, Wakil Duta Besar Australia untuk Indonesia, Gita Kamath, menyampaikan bahwa penguatan layanan kesehatan primer menjadi kunci dalam meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat. Menurutnya, pelayanan kesehatan harus lebih mengedepankan upaya promotif dan preventif dibandingkan kuratif. Melalui Program KITA SEHAT, Australia berkomitmen mendukung penguatan gizi masyarakat, peningkatan kapasitas kepemimpinan daerah, sistem surveilans penyakit, serta koordinasi lintas sektor dalam menghadapi ancaman pandemi maupun dampak perubahan iklim.
Dalam paparannya, Wakil Gubernur NTT menyampaikan berbagai tantangan kesehatan yang masih dihadapi Provinsi Nusa Tenggara Timur. Ia mengungkapkan bahwa prevalensi stunting di sejumlah kabupaten masih tergolong tinggi, di antaranya Kabupaten Sikka dan Kabupaten Sumba Barat Daya yang masing-masing mencapai sekitar 39 persen, serta Kabupaten Belu sebesar 29,3 persen. Selain itu, pada tahun 2025 angka kematian ibu meningkat menjadi 141 kasus, angka kematian bayi mencapai 986 kasus, dan angka kematian balita juga mengalami peningkatan.
Di bidang pengendalian penyakit menular, hingga Juni 2026 Provinsi NTT masih mencatat 87 kasus positif malaria dengan satu kasus kematian. Sementara itu, hingga 1 Juli 2026 terdapat 10.209 kasus kumulatif Orang dengan HIV (ODHIV) serta 4.787 kasus tuberkulosis selama periode Januari–Juni 2026.
Wakil Gubernur juga menyoroti persoalan rabies yang telah menyebar di 16 kabupaten/kota di NTT. Menurutnya, daerah ini masih membutuhkan sekitar 400.000 dosis vaksin rabies hewan untuk mencapai target kekebalan kelompok (*herd immunity*) minimal 70 persen populasi anjing. Hingga kini, bantuan dari World Organisation for Animal Health (WOAH) baru memenuhi sekitar 200.000 dosis sehingga masih diperlukan dukungan tambahan, termasuk pembiayaan operasional petugas vaksinator.
“Melalui Program KITA SEHAT, kami berharap adanya dukungan untuk pemenuhan kebutuhan vaksin rabies serta penguatan layanan kesehatan primer agar berbagai persoalan kesehatan di NTT dapat ditangani secara lebih terpadu dan berkelanjutan,” ujar Wakil Gubernur.
Ia menambahkan bahwa berbagai tantangan kesehatan di NTT tidak hanya dipengaruhi oleh keterbatasan layanan kesehatan, tetapi juga rendahnya penerapan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS), keterbatasan akses air bersih, sanitasi yang belum memadai, faktor sosial budaya, serta rendahnya literasi kesehatan masyarakat, khususnya di wilayah terpencil.
Dalam kesempatan yang sama, Wakil Gubernur Jawa Barat memaparkan keberhasilan daerahnya menurunkan prevalensi stunting sebesar 5,8 persen pada periode 2024–2025 melalui penguatan layanan kesehatan primer, reformasi tata kelola kesehatan, dan Program Dokter Desa. Sementara itu, Gubernur Papua Barat Daya menegaskan komitmen daerahnya dalam mendukung implementasi Program KITA SEHAT melalui penguatan pelayanan kesehatan primer, peningkatan ketahanan iklim, serta optimalisasi program 1.000 Hari Pertama Kehidupan berbasis pangan lokal.
Menutup rangkaian peluncuran, Wakil Menteri PPN/Bappenas Febrian Alphyanto Ruddyard menegaskan bahwa Program KITA SEHAT merupakan investasi bersama untuk mendukung terwujudnya visi Indonesia Emas 2045. Menurutnya, transformasi kesehatan harus dibangun dari daerah melalui kolaborasi lintas sektor yang mengintegrasikan kesehatan manusia, kesehatan hewan, dan ketahanan pangan.
Sementara itu, Menteri Kesehatan RI Budi Gunadi Sadikin menekankan bahwa penguatan layanan kesehatan primer harus menjadi prioritas utama sebelum penguatan layanan rujukan. Ia meminta seluruh daerah menetapkan target dan indikator yang terukur agar hasil program, seperti penurunan stunting, peningkatan cakupan imunisasi, serta pelaksanaan Program Cek Kesehatan Gratis, dapat dievaluasi secara objektif.
Menindaklanjuti peluncuran Program KITA SEHAT, Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur akan memperkuat koordinasi dengan Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian Kesehatan, Kementerian Pertanian, Pemerintah Australia, dan seluruh mitra pembangunan untuk menyusun implementasi program di NTT. Selain itu, Pemerintah Provinsi akan memperkuat sinergi lintas perangkat daerah melalui pendekatan *One Health*, mempercepat penurunan stunting, meningkatkan akses air bersih dan sanitasi, mengendalikan penyakit menular, serta mengusulkan dukungan pemenuhan vaksin rabies dan operasional petugas vaksinator guna mewujudkan sistem kesehatan NTT yang lebih tangguh, inklusif, dan berkelanjutan(tim)
