JAKARTA, ArahNTT.Com – Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Alor, Ernes Mokoni, bersama anggota DPRD Kabupaten Alor, yakni Yupiter Moulobang, Nabois Tallo, Yahuda Lanlu, dan Salmanser Salmay, melakukan konsultasi dan koordinasi dengan Kementerian Pekerjaan Umum melalui Direktorat Jenderal Bina Marga di Jakarta, Kamis (22/10/2026).
Kehadiran Anggota DPRD Kabupaten Alor disambut baik oleh tim Direktorat Jenderal Bina Marga. Dalam pertemuan tersebut, rombongan menyampaikan berbagai persoalan infrastruktur jalan di Kabupaten Alor, baik ruas jalan provinsi maupun ruas jalan kabupaten yang hingga kini masih mengalami kerusakan, bahkan dalam kondisi rusak berat.
Ernes menegaskan bahwa keterbatasan kemampuan fiskal daerah menjadi salah satu kendala utama dalam mempercepat pembangunan dan peningkatan kualitas infrastruktur jalan di Kabupaten Alor.
“Kami datang ke Kementerian Pekerjaan Umum untuk meminta dukungan konkret dari pemerintah pusat dalam penanganan sejumlah ruas jalan di Kabupaten Alor. Keterbatasan fiskal daerah membuat kami tidak mampu membiayai seluruh kebutuhan pembangunan jalan hanya melalui APBD. Karena itu, dukungan pemerintah pusat sangat kami harapkan,” tegas Ernes.
Ia menjelaskan bahwa Kabupaten Alor merupakan daerah kepulauan yang memiliki tantangan geografis tersendiri serta berbatasan laut langsung dengan Negara Republik Demokratik Timor-Leste.
“Daerah kami adalah kabupaten kepulauan yang berbatasan laut langsung dengan Timor-Leste. Masyarakat kami membutuhkan akses jalan yang layak. Namun, dengan kemampuan APBD yang terbatas, kami membutuhkan intervensi pemerintah pusat agar pembangunan infrastruktur jalan di Alor dapat berjalan lebih optimal dan merata,” ujarnya.
Dalam konsultasi tersebut, Ernes Mokoni memberikan kesempatan kepada setiap anggota DPRD untuk menyampaikan kondisi dan kebutuhan penanganan ruas jalan sesuai wilayah masing-masing.
Salmanser Salmay memaparkan sejumlah ruas jalan kabupaten yang perlu mendapat perhatian pemerintah pusat dengan mengacu pada lokasi prioritas (lokpri) dan pendekatan tematik pembangunan wilayah.
Yahuda Lanlu menekankan pentingnya peningkatan kualitas infrastruktur jalan di Kecamatan Pureman. Menurutnya, pembangunan jalan sangat strategis untuk mendukung konektivitas, pelayanan publik, dan aktivitas ekonomi masyarakat di wilayah perbatasan.
Nabois Tallo turut menyampaikan persoalan infrastruktur jalan di Pulau Pantar. Ia menjelaskan bahwa berdasarkan kondisi yang dipaparkan, sekitar 60 persen ruas jalan yang menjadi perhatiannya masih mengalami kerusakan berat, sehingga membutuhkan penanganan serius dan berkelanjutan.
Sementara itu, Yupiter Moulobang menyampaikan sejumlah kebutuhan penanganan ruas jalan kabupaten maupun jalan provinsi yang dinilai belum dibangun dan ditingkatkan secara optimal.
Rombongan juga menyoroti kebutuhan penanganan ruas jalan pada jalur lingkar selatan Pulau Alor, mulai dari wilayah Abad hingga Kecamatan Pureman, guna memperkuat konektivitas antarwilayah dan membuka akses bagi masyarakat.
Sebagai tindak lanjut, Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Alor, Ernes Mokoni, menyerahkan proposal usulan penanganan sejumlah ruas jalan di Kabupaten Alor yang belum terakomodasi dalam program Kementerian Pekerjaan Umum Tahun Anggaran 2026. Rombongan DPRD berharap agar ruas-ruas jalan yang diusulkan dapat dipertimbangkan dan diakomodasi dalam perencanaan serta penganggaran pemerintah pusat pada Tahun Anggaran 2027, sesuai ketentuan dan skala prioritas yang berlaku.
Ernes juga minta doa dan dukungan dari seluru masyarakat Kabupaten Alor agar perjuagan bisa mendapatkan Hasil”Ungkap Politis PKB(tim)
