Kupang, ArahNTT.com – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara timur menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) tahun 2027 sebesar Rp2.602.841. Angka tersebut mengalami kenaikan sebesar 5,97 persen atau sekitar Rp147.343 dibandingkan UMP tahun 2026 yang sebesar Rp2.455.498.
Penetapan UMP tersebut disampaikan Gubernur NTT Melkiades Laka Lena setelah melalui pembahasan bersama Dewan Pengupahan Provinsi yang melibatkan unsur serikat pekerja, pengusaha, akademisi, serta birokrasi dari organisasi perangkat daerah terkait.
Gubernur menjelaskan, pembahasan dilakukan dengan mempertimbangkan kebutuhan hidup layak, kondisi ekonomi daerah, kemampuan pengusaha, aspirasi serikat pekerja, serta perkembangan inflasi dan pertumbuhan ekonomi.
Perhitungan UMP mengacu pada formula pengupahan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2025 tentang Pengupahan. Dalam pembahasan tersebut, Dewan Pengupahan menyepakati penggunaan nilai alfa sebesar 0,7 dari rentang yang dimungkinkan.
Berdasarkan hasil pembahasan, Dewan Pengupahan Provinsi NTT merekomendasikan kepada Gubernur agar UMP tahun 2027 ditetapkan sebesar Rp2.602.841 atau naik 5,97 persen dari tahun sebelumnya.
Penetapan tersebut dituangkan dalam Keputusan Gubernur NTT Nomor 421 Tahun 2026 tertanggal 19 November 2026 tentang Penetapan Upah Minimum Provinsi DKI Jakarta Tahun 2027.
Gubernur menegaskan, keputusan tersebut wajib menjadi pedoman bagi seluruh pemberi kerja, baik pemerintah maupun swasta, di wilayah Nusa Tenggara Timur
Ia juga menekankan bahwa perusahaan yang telah memberikan upah di atas ketentuan UMP 2027 tidak diperbolehkan menurunkan upah pekerjanya. Ketentuan upah minimum ini ditujukan untuk melindungi hak pekerja dengan masa kerja kurang dari satu tahun.
UMP NTT tahun 2027 mulai berlaku pada 1 Januari hingga 31 Desember 2027.
Untuk memastikan pelaksanaannya, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bersama pemerintah kabupaten/kota dan Dewan Pengupahan akan melakukan pemantauan serta pengawasan. Langkah tersebut diharapkan dapat menjaga pemenuhan hak pekerja sekaligus menciptakan hubungan industrial yang harmonis.
Gubernur berharap keputusan penetapan UMP ini dapat menjadi pegangan bersama bagi pekerja dan pengusaha dalam menjalankan ketentuan pengupahan sepanjang tahun 2027.






