KUPANG Arahntt.com, – Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Kota Kupang, Lodowyk Jungu Lape menyebut saat ini pihaknya tengah fokus menangani aspek teknis terhadap program penanganan kemiskinan masyarakat di Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT).
Menurut Jungu Lape, berbagai program sudah diterapkan, melibatkan sumber daya baik dari pusat, provinsi, kota, maupun pihak ketiga seperti Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM).
Jungu menjelaskan, terkait program pemerintah, ada bantuan reguler dan pemberdayaan seperti PHK, bantuan non-tunai, BPJS gratis, dan bantuan darurat.
Selain itu, kata dia, ada iuran PBI-KIS gratis, pemberdayaan bantuan usaha atau KOBE, serta pena nusantara, yang merupakan bantuan langsung dari Kementerian Sosial.
“Untuk detail penerima bantuan PHK, jumlahnya mencapai 11.439 rumah tangga miskin,” ujar Jungu Lape kepada wartawan, Jumat 15 Desember 2023.
Sedangkan bantuan bersyarat, kata dia, melibatkan tiga komponen utama, mencakup bidang pendidikan, kehidupan sosial dan kesehatan masyarakat.
Bantuan itu akan diberikan kepada para siswa Sekolah Dasar (SD) berjumlah 8.245, Sekolah Menengah Pertama (SMP) berjumlah 5.432, dan siswa SMA 4.352 orang.
Uang tunai diberikan kepada siswa mulai tingkat SD, SMP, dan SMA dengan besaran bantuan berdasarkan jenjang pendidikan.
“Jadi besaran bantuan untuk SD Rp900 ribu per tahun, SMP Rp1.5 juta per tahun, dan bantuan untuk SMA sebesar Rp2 juta per tahun,” ungkapnya.
Sedangkan untuk kehidupan sosial, anggota disabilitas dan lansia masing-masing mendapat bantuan sebesar Rp2.4 juta per tahun.
Sementara aspek kesehatan, jika terdapat ibu hamil dan anak balita, maka masing-masing mereka berhak mendapatkan bantuan sebesar Rp3 juta per tahun.
Selain itu, ada juga program bantuan pangan non-tunai PHK dengan alokasi dana untuk kebutuhan pangan Rp200 ribu per bulan selama satu tahun. “Jumlah penerima sudah 14.177 orang,” ungkapnya.
Ada juga Bantuan pemberian iuran BPJS (PBI) diterapkan secara gratis dan mencakup 157 ribu orang penerima, didanai dari APBN, APBD provinsi, dan APBD kota.
“Pemerintah juga memberikan bantuan darurat terkait kenaikan BBM dan penanggulangan inflasi,” ungkap Jungu Lape.
Pemerintah juga memberikan bantuan cadangan pangan berupa 10 kg beras per kepala rumah tangga untuk 17.766 penerima pada tahap pertama (Maret, April, Mei) dan tahap kedua (September, Oktober, Desember).
Sementara itu, program pemberdayaan melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) mendapat perhatian dengan bantuan dari pusat, pemprov, dan kota.
“APBN memberikan bantuan ke 32 kelompok fakir miskin, masing-masing dengan 5 orang anggota. APBN pemprov menyasar 186 kelompok dan APBD kota mendukung 66 kelompok,” jelansya.
Bantuan beras dari APBD Pemprov mencapai 365 kepala keluarga penerima, dengan alokasi 20 kg beras per keluarga. Dari APBD kota, bantuan non-tunai dalam bentuk sembako diarahkan kepada 4.705 kepala keluarga yang belum terakomodir oleh APBN pusat.
“Data tahun 2022 menunjukkan total bantuan sosial yang diterima Kota Kupang mencapai Rp 147.881.164 dari 9 mata bantuan yang melibatkan program reguler dan nonreguler,” jelasnya.
Dinas Sosial juga intensif melakukan pendataan hingga tingkat kelurahan, bahkan mencakup RT dan RW. Fokusnya adalah mendata masyarakat miskin yang belum menerima bantuan.
Bagi mereka yang belum tersentuh, Dinas Sosial mendorong pendaftaran melalui aplikasi (Ladis) atau melalui kerja sama dengan toko agama dan tokoh masyarakat.
“Silahkan akses untuk mendaftar dan kami juga kerja sama dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat untuk bagaimana mengatasi kemiskinan Kota Kupang,” tandasnya.(tim)
