Kupang,Arahntt.com- Pelaksana Tugas Direktur Utama (Plt Dirut) Bank NTT, Yohanes Landu Praing memberikan apresiasi yang sebesar – besarnya atas peran media untuk Bank NTT.
Pasalnya, dengan adanya pemberitaan – pemberitaan yang positif, berdampak pada kepercayaan masyarakat kepada PT Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur (BPD NTT) yang tercinta ini.
Demikian diungkapkan Plt Dirut Bank NTT, Yohanes Landu Praing usai menghadiri Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi III DPRD NTT, Selasa 11 Maret 2025 lalu.
Dijelaskan Yohanes Landu Praing, dalam RDP bersama Komisi III DPRD NTT, membahas berbagai aspek kebijakan Bank NTT, termasuk kerja sama Kelompok Usaha Bersama (KUB) dengan Bank Jatim.
Selain itu, lanjut Plt Dirut Bank NTT, Bank NTT dan Komisi III DPRD NTT turut membahas progres penyertaan modal dari Bank Jawa Timur (Jatim) kepada Pemerintah Provinsi NTT, serta pemerintah kabupaten dan kota.
Ditambahkan Plt Dirut Bank NTT, Komisi III DPRD NTT memberikan beberapa rekomendasi, di antaranya apresiasi terhadap kinerja Bank NTT pada tahun 2024.
Selain itu, lanjut dia, Komisi III DPRD NTT menekankan pentingnya membangun kepercayaan (trust) dan soliditas kepengurusan agar Bank NTT semakin berkembang.
“Komisi III juga mendorong para kepala cabang untuk melakukan pendekatan kepada bupati dan wali kota terkait rencana penyertaan modal di masa depan,” ujar Yohanes Landu Praing.
Dalam rapat tersebut, Bank NTT memaparkan skenario jangka waktu kerja sama dengan Bank Jatim. Skenario pertama berlangsung selama lima tahun, skenario kedua selama enam tahun, dan skenario ketiga selama tujuh tahun. Namun, pihak Bank NTT optimistis bahwa dengan skenario lima tahun, kerja sama dengan Bank Jatim dapat berjalan maksimal.
Penyertaan modal dari Bank Jatim sendiri direncanakan sebesar Rp100 miliar, namun masih dalam tahap negosiasi terkait harga per lembar saham yang akan ditentukan melalui proses due diligence. Sementara itu, dari pihak Pemerintah Provinsi NTT diharapkan terus ada penyertaan modal agar sahamnya tetap terjaga di atas 24 persen.
Pemerintah Provinsi NTT tetap menjadi Pemegang Saham Pengendali (PSP), sedangkan kabupaten/kota akan melakukan penyertaan modal secara bertahap melalui Peraturan Daerah (Perda) setiap tahun. Dengan penyertaan modal sekitar Rp7,5 miliar per tahun, target yang ditetapkan dalam lima tahun ke depan diharapkan dapat tercapai(tim)
