Kupang, Arahntt.com – Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT) Emanuel Melkiades Laka Lena bersama Wakil Gubernur Jhoni Asadoma mendampingi Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti dalam Rapat Koordinasi Implementasi Program Kemendikdasmen dan Sinkronisasi Kebijakan Daerah di Hotel Aston Kupang, Senin (4/5/2026).
Dalam rapat tersebut, Pemerintah Provinsi NTT menegaskan sejumlah langkah konkret untuk memperbaiki kualitas pendidikan, mulai dari pemerataan distribusi guru, penguatan kompetensi tenaga pendidik, hingga pelibatan keluarga melalui kebijakan jam belajar masyarakat.
Gubernur Melki Laka Lena mengatakan, pembangunan pendidikan di NTT diarahkan pada penguatan sumber daya manusia sebagai kekuatan utama daerah.
“NTT ini tidak bertumpu pada kekayaan alam semata, tetapi pada kualitas sumber daya manusia. Karena itu pendidikan harus menghasilkan lulusan yang kuat secara akademik, berkarakter, dan memiliki keterampilan,” kata Melki.
Ia menekankan, proses pendidikan harus mencakup tiga aspek utama, yakni akademik, karakter, dan kewirausahaan. Pemerintah daerah juga mendorong sekolah-sekolah untuk mengembangkan kemampuan siswa dalam mencipta dan berkarya.
Melki mencontohkan, sejumlah siswa SMA dan SMK di NTT telah mampu menghasilkan berbagai produk, bahkan mulai diarahkan ke skala industri, termasuk di bidang otomotif.
“Produk anak-anak kita sudah beragam, bahkan ada yang mulai masuk ke tahap pengembangan industri. Ini harus terus didorong,” ujarnya.
Di sisi lain, Melki mengakui masih adanya ketimpangan distribusi guru antara wilayah perkotaan dan daerah terpencil. Untuk itu, pemerintah provinsi bersama kabupaten/kota melakukan penataan ulang distribusi tenaga pendidik.
“Sekolah yang kelebihan guru harus digeser ke daerah yang masih kekurangan. Ini langkah konkret yang mulai kita lakukan,” katanya.
Ia menambahkan, pemerintah juga menyiapkan insentif khusus bagi guru yang bersedia bertugas di daerah terpencil, terutama di wilayah kepulauan dan daerah dengan akses terbatas seperti di Sumba, Flores, Alor, Rote Ndao, hingga wilayah pedalaman Kabupaten Kupang.
“Daerah sulit harus diisi oleh guru-guru yang punya semangat juang, dan itu kita dukung dengan insentif,” ujar Melki.
Selain itu, Pemprov NTT juga meluncurkan kebijakan jam belajar masyarakat melalui Peraturan Gubernur yang mulai berlaku pada 2 Mei 2026. Dalam aturan tersebut, masyarakat didorong menciptakan suasana belajar di rumah pada pukul 18.00 hingga 19.30 WITA.
“Kami ingin pendidikan tidak hanya terjadi di sekolah. Orang tua, tokoh masyarakat, dan lingkungan harus terlibat. Jam belajar ini menjadi gerakan bersama untuk meningkatkan kualitas pendidikan,” kata Melki.
Ia menilai kebijakan tersebut penting untuk merespons penurunan kualitas pendidikan serta kecenderungan anak-anak yang lebih banyak menghabiskan waktu dengan gawai dibanding belajar.
Sementara itu, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti menyampaikan bahwa seluruh kebijakan kementerian berlandaskan amanat konstitusi untuk menjamin pendidikan bermutu bagi seluruh warga negara.
“Kebijakan kami bertujuan memastikan pendidikan yang berkualitas untuk semua, tanpa terkecuali,” kata Mu’ti.
Ia menjelaskan, pemerintah pusat tengah memperkuat tiga aspek utama, yakni infrastruktur fisik, kualitas guru, dan budaya pembelajaran.
Di sektor infrastruktur, pemerintah menargetkan revitalisasi 11.744 satuan pendidikan secara nasional dengan anggaran sekitar Rp14 triliun. NTT menjadi salah satu daerah prioritas karena banyak sekolah berada di wilayah 3T dan mengalami kerusakan.
Selain itu, pemerintah juga mempercepat digitalisasi pendidikan dengan distribusi perangkat teknologi, penyediaan jaringan internet, serta dukungan listrik melalui kerja sama dengan PLN, termasuk penggunaan panel surya di daerah tanpa akses listrik.
“Kalau tidak ada listrik dan internet, proses pembelajaran tidak akan optimal. Karena itu kita intervensi sampai ke wilayah paling terpencil,” ujarnya.
Dalam aspek peningkatan kualitas guru, kementerian menjalankan program pemenuhan kualifikasi akademik minimal S1 melalui skema rekognisi pembelajaran lampau (RPL), disertai pelatihan berkelanjutan.
“Guru adalah faktor penentu. Teknologi hanya alat, tetapi kualitas pembelajaran ditentukan oleh guru,” kata Mu’ti.
Ia juga menekankan peran guru sebagai pembimbing dan konselor bagi siswa, termasuk dalam membangun karakter dan mencegah kekerasan di lingkungan sekolah.
Selain itu, pemerintah mendorong penguatan pendidikan karakter melalui program “tujuh kebiasaan anak Indonesia hebat”, seperti bangun pagi, beribadah, berolahraga, gemar belajar, hingga aktif bermasyarakat.
Mu’ti juga menyoroti pentingnya pendekatan fleksibel di daerah terpencil, termasuk pengembangan sekolah satu atap, pembelajaran jarak jauh berbasis internet satelit, serta pendidikan kesetaraan melalui paket A, B, dan C.
Dalam hal penerimaan siswa baru, pemerintah menerapkan sistem yang inklusif dan berkeadilan melalui jalur domisili, prestasi, afirmasi, dan mutasi.
Menutup arahannya, Mu’ti menekankan pentingnya perubahan pola pikir, ketahanan mental, dan komitmen dalam memajukan pendidikan.
“Kita butuh mindset untuk maju, mental yang kuat, dan misi bersama mencerdaskan kehidupan bangsa,” ujarnya.
Anggota DPR RI Komisi X, Anita Gah, menyoroti persoalan serius di sektor pendidikan NTT, terutama masih banyaknya sekolah yang belum memiliki kepala sekolah definitif. Ia menyebut jumlah sekolah tanpa kepala sekolah di NTT mencapai lebih dari 1.000 unit.
“Ini sangat memprihatinkan. Lebih dari 1.000 sekolah tidak memiliki kepala sekolah, padahal perannya sangat penting, termasuk dalam pengelolaan dana BOS dan akses program pemerintah,” kata Anita.
Anita menegaskan, DPR bersama pemerintah pusat telah berupaya mendorong peningkatan anggaran pendidikan untuk NTT. Pada 2025, tercatat lebih dari 500 sekolah mendapat program revitalisasi, sementara sekitar 800 sekolah lainnya masih membutuhkan intervensi.
“Anggaran sudah kami perjuangkan, tetapi implementasi di daerah harus diperbaiki. Kalau tata kelola tidak baik, program tidak akan maksimal,” ujarnya.
Selain itu, ia menyoroti ketimpangan distribusi guru yang masih menumpuk di wilayah perkotaan, sementara daerah terpencil mengalami kekurangan tenaga pendidik.
“Pemerataan guru harus berbasis data. Jangan ada penumpukan di satu tempat dan kekosongan di tempat lain,” katanya.
Anita juga menyinggung tantangan geografis NTT yang berdampak pada akses pendidikan, seperti kondisi jalan rusak, wilayah kepulauan, dan medan sulit yang menghambat aktivitas belajar mengajar.
“Masih ada guru yang harus menempuh perjalanan jauh dengan kondisi berat untuk mengajar. Ini harus menjadi perhatian serius,” ujarnya.
Selain itu, kesejahteraan tenaga pendidik, khususnya guru honorer dan operator sekolah, juga menjadi perhatian. Menurutnya, masih banyak tenaga pendidikan yang bekerja dalam keterbatasan tanpa dukungan yang memadai.
“Jangan sampai kita menuntut profesionalisme tinggi, tetapi tidak diimbangi dengan kesejahteraan yang layak,” katanya.
Untuk itu, ia mendorong adanya langkah konkret dari pemerintah daerah, antara lain pemetaan kebutuhan guru berbasis data, pemberian insentif bagi tenaga pendidik di daerah terpencil, serta peningkatan kualitas pelatihan guru yang lebih relevan dengan kebutuhan lapangan.
“Saya berharap pertemuan ini tidak hanya menjadi forum diskusi, tetapi menghasilkan langkah nyata untuk memperbaiki pendidikan di NTT,” ujarnya.
Provinsi NTT menerima bantuan revitalisasi tahun 2026 dengan total anggaran lebih dari Rp630 miliar untuk 809 satuan pendidikan. Per April 2026, sebanyak 9 satuan pendidikan telah melakukan Perjanjian Kerja Sama (PKS) dan 800 sekolah lainnya dalam proses PKS.
Rapat koordinasi ini menjadi bagian dari upaya sinkronisasi kebijakan pusat dan daerah untuk mempercepat perbaikan kualitas pendidikan di NTT, yang masih menghadapi tantangan akses, infrastruktur, dan pemerataan tenaga pendidik(tim)
