Berita  

GUBERNUR MELKI DIDESAK SEGERA NONAKTIFKAN KEPALA BIRO ADPIM

Kupang,arahntt.com– Tekanan publik terhadap Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) terkait dugaan pelecehan seksual terhadap seorang siswi magang berusia 16 tahun yang diduga melibatkan Kepala Biro Administrasi Pimpinan (Adpim) Setda Provinsi NTT berinisial YAK, semakin menguat.
Kali ini, desakan agar pejabat yang bersangkutan segera dinonaktifkan datang dari berbagai arah

. Mulai dari Ketua TP PKK sekaligus Ketua Dekranasda Provinsi NTT, Mindryati Astiningsih Laka Lena atau yang akrab disapa Bunda Asti, Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) NTT, hingga anggota DPRD NTT Fraksi PDI Perjuangan yang juga Ketua Kaukus Perempuan Parlemen, Adoe Yuliana Elisabeth.

Bahkan, persoalan yang telah menyita perhatian masyarakat tersebut kini memasuki ranah hukum setelah seorang warga NTT mengambil langkah melaporkan dugaan kasus pelecehan seksual tersebut ke Mapolda NTT.

Rangkaian perkembangan ini menempatkan Gubernur NTT, Melkiades Laka Lena, pada posisi penting untuk memastikan bahwa penanganan dugaan pelanggaran yang melibatkan pejabat pemerintahan tidak berhenti sebatas pemeriksaan internal birokrasi.

BUNDA ASTI: PEJABAT HARUS MENJADI TELADAN, BUKAN SUMBER KETAKUTAN

Ketua TP PKK sekaligus Ketua Dekranasda Provinsi NTT, Mindryati Astiningsih Laka Lena, secara tegas meminta agar pejabat eselon II Pemerintah Provinsi NTT yang terseret dalam dugaan kasus kekerasan terhadap siswi magang tersebut segera dinonaktifkan dari jabatan dan tanggung jawab kedinasannya.

Desakan Bunda Asti itu disampaikan di sela-sela kegiatan Healing Literasi, pelayanan posyandu dan kegiatan PKK di wilayah Flores, Rabu (18/11/2026).

Dalam kegiatan yang menjangkau Kabupaten Ngada, Manggarai Timur, Manggarai hingga Manggarai Barat tersebut, Bunda Asti bersama tim terpantau memberikan penguatan literasi dan dukungan psikologis kepada anak-anak sekolah yang terdampak gempa Flores.
Di tengah perhatian terhadap pemulihan psikologis anak-anak korban bencana, Bunda Asti yang juga konsen memerangi kasus kekerasan seksual di NTT, memberikan perhatian serius terhadap dugaan kekerasan seksual yang menyeret seorang pejabat di lingkungan Pemerintah Provinsi NTT.

Menurutnya, pejabat pemerintah semestinya menjadi teladan sekaligus menghadirkan ruang aman bagi perempuan dan anak. Karena itu, ketika muncul dugaan tindakan yang justru berpotensi mencederai rasa aman dan perlindungan terhadap anak, pemerintah tidak boleh bersikap biasa-biasa saja.

Permintaan penonaktifan tersebut menjadi pesan tegas bahwa jabatan pemerintahan bukanlah tempat berlindung dari tanggung jawab ketika seorang pejabat sedang menghadapi pemeriksaan atas dugaan pelanggaran serius.

READ:  Harumkan NTT Putra Dari Rudi Kabunang Sabet Juara Satu Di Dua Round Kejurnas 2024

KEPALA BKD: GUBERNUR PERINTAHKAN PEMERIKSAAN, TIM DIBERI WAKTU 10 HARI
Sementara itu, Kepala BKD Provinsi NTT, Drs. Kanisius H. M. Mau, M.Si., menjelaskan bahwa dugaan kasus pelecehan seksual yang menyeret Kepala Biro Adpim berinisial YAK sedang ditangani melalui mekanisme pemeriksaan internal berdasarkan perintah Gubernur NTT, Melkiades Laka Lena.

Penjelasan tersebut disampaikan Kanisius kepada awak media di lantai dua, ruang Badan Kehormatan DPRD NTT, Rabu (18/11/2026).
Kanisius menerangkan bahwa Gubernur telah memerintahkan pembentukan tim pemeriksaan dengan tujuan tertentu untuk mendalami dugaan pelanggaran disiplin yang melibatkan pejabat bersangkutan.
Dalam mekanisme tersebut, Sekretaris Daerah bertindak sebagai penanggung jawab pemeriksaan, sedangkan Inspektur menjalankan fungsi pengendalian teknis. BKD turut terlibat dalam proses sesuai dengan tugas dan kewenangannya.

Menurut Kanisius, proses pemeriksaan sudah mulai berjalan sejak awal pekan setelah Gubernur memberikan perintah. Tim telah melakukan pemeriksaan terhadap pihak-pihak terkait, termasuk pejabat dari perangkat daerah yang membidangi pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

Ia menegaskan bahwa pemeriksaan tidak dilakukan secara sembarangan. Ada tahapan, metodologi, pemanggilan pihak terkait, serta pendalaman keterangan yang harus dijalankan dengan tetap memperhatikan etika dan norma pemeriksaan.
“Beliau memerintahkan kepada kita 10 hari kita bekerja,” demikian penegasan Kanisius mengenai batas waktu pelaksanaan pemeriksaan.

Terkait kemungkinan penonaktifan atau pembebasan sementara dari jabatan, Kanisius menjelaskan bahwa ketentuan kepegawaian memungkinkan tindakan tersebut apabila dugaan pelanggaran yang diperiksa mengarah pada kategori pelanggaran berat.
Namun, keputusan itu harus

mempertimbangkan hasil pemeriksaan dan indikasi tingkat pelanggaran yang ditemukan tim.
Ia menegaskan, pihaknya tidak bisa terburu-buru menyimpulkan apakah dugaan pelanggaran tersebut masuk kategori ringan atau berat sebelum seluruh proses pemeriksaan dilakukan.
Dengan demikian, proses pemeriksaan internal tetap berjalan, sementara kemungkinan penerapan sanksi disiplin harus mengacu pada hasil pemeriksaan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Penjelasan Kepala BKD ini sekaligus memperlihatkan bahwa pemerintah daerah telah memulai proses administratif. Namun, publik tentu menunggu lebih dari sekadar keterangan bahwa pemeriksaan sedang berlangsung. Transparansi proses dan keberanian mengambil keputusan sesuai ketentuan menjadi bagian penting untuk menjawab keresahan masyarakat.

ADOE YULIANA: KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK HARUS DIPERANGI, PEMPROV JANGAN DIAM!
Tekanan yang tidak kalah tegas datang dari lembaga legislatif.
Anggota DPRD NTT Fraksi PDI Perjuangan yang juga Ketua Kaukus Perempuan Parlemen, Adoe Yuliana Elisabeth, dalam Rapat Paripurna DPRD NTT, Rabu (18/11/2026), secara terbuka meminta Pemerintah Provinsi NTT memberikan perhatian serius dan mengambil tindakan tegas terhadap dugaan pelecehan seksual yang diduga melibatkan Kepala Biro Adpim berinisial YAK.

READ:  Siaga Lebaran 2026,  Bank NTT Siapkan Rp 500 Miliar dan Perkuat Layanan Digital 24 Jam

Adoe menegaskan bahwa dugaan kekerasan seksual, terlebih apabila korbannya merupakan anak yang masih berusia 16 tahun, tidak boleh dipandang sebagai persoalan biasa ataupun semata-mata urusan internal birokrasi.
Persoalan ini menyangkut perlindungan anak, martabat kemanusiaan, keamanan perempuan, serta tanggung jawab pemerintah dalam memastikan lingkungan kerja dan ruang publik bebas dari kekerasan seksual.

Karena itu, menurut Adoe, seluruh pihak harus mengambil bagian dalam memerangi kekerasan seksual tanpa pengecualian. Tidak boleh ada pembiaran, tidak boleh ada perlindungan berdasarkan kedudukan jabatan, dan tidak boleh ada kompromi terhadap upaya perlindungan anak.
Penegasan tersebut disampaikan dalam forum resmi DPRD NTT yang turut dihadiri Sekretaris Daerah Provinsi NTT mewakili Gubernur serta Wakil Gubernur NTT.

Kehadiran unsur pimpinan eksekutif dalam rapat paripurna tersebut membuat pesan politik yang disampaikan Adoe semakin jelas: Pemerintah Provinsi NTT harus menunjukkan keberpihakan nyata terhadap perlindungan perempuan dan anak melalui tindakan yang terukur.

Bagi Adoe, persoalan ini bukan sekadar menyangkut nasib seorang pejabat, melainkan menyangkut keberanian pemerintah dalam menegakkan prinsip perlindungan terhadap anak dan memastikan bahwa setiap dugaan kekerasan seksual ditangani secara serius.

WARGA LAPOR KE POLDA NTT, PUBLIK PERTANYAKAN KINERJA UPTD PPA
Di tengah proses pemeriksaan internal pemerintah, perkembangan lain muncul dari masyarakat.
Seorang warga NTT dilaporkan telah mengambil langkah hukum dengan menyampaikan laporan polisi ke Mapolda NTT terkait dugaan pelecehan seksual terhadap siswi magang berusia 16 tahun tersebut.

Langkah warga ini menjadi perkembangan penting karena persoalan yang sebelumnya mendapat perhatian melalui desakan publik dan pemeriksaan internal pemerintah kini turut dibawa ke ranah penegakan hukum.

Pelaporan tersebut juga memperlihatkan bahwa sebagian masyarakat menghendaki agar penanganan perkara tidak hanya bergantung pada mekanisme administratif kepegawaian.
Di sisi lain, langkah warga tersebut menjadi bentuk kritik terhadap kinerja pelayanan perlindungan perempuan dan anak, khususnya UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Provinsi NTT.

Sebagian kalangan masyarakat menilai lembaga yang secara formal memiliki mandat memberikan pelayanan dan perlindungan terhadap perempuan dan anak itu belum memperlihatkan respons serta keberpihakan yang memadai dalam persoalan yang sedang menjadi perhatian publik.
Kritik bahkan mengarah pada kesenjangan antara keberadaan fasilitas kelembagaan yang representatif dengan aktivitas nyata dalam memberikan perlindungan dan pendampingan kepada korban.

READ:  Johni Asadoma Hadiri Syukuran  Anggota DPRD  Terpilih   kabupaten   Rote Ndao  Firlot Pelokilla

Gedung yang mentereng tidak akan berarti banyak apabila tidak diikuti kehadiran, respons cepat, pendampingan, dan keberanian membela kepentingan korban.
Namun demikian, efektivitas penanganan UPTD PPA dalam perkara ini tetap perlu diklarifikasi kepada pihak terkait, termasuk mengenai apakah pendampingan, asesmen, dan langkah perlindungan terhadap korban telah dilakukan.
Dalam perkara yang melibatkan anak, perlindungan identitas korban, pendampingan psikologis, jaminan keamanan, serta pencegahan intimidasi harus menjadi prioritas.

GUBERNUR MELKI DITANTANG MEMBUKTIKAN KOMITMEN PERLINDUNGAN ANAK
Menguatnya desakan Bunda Asti, penegasan Kepala BKD, tekanan politik Adoe Yuliana Elisabeth, hingga langkah hukum warga ke Polda NTT memperlihatkan bahwa dugaan kasus ini tidak lagi menjadi persoalan yang dapat diselesaikan hanya dengan penjelasan administratif.

Gubernur NTT, Melkiades Laka Lena, kini dituntut memastikan bahwa seluruh mekanisme pemeriksaan berjalan objektif, independen, transparan, dan tidak memberikan ruang bagi intervensi jabatan.

Penonaktifan sementara pejabat yang sedang diperiksa juga perlu dipertimbangkan sesuai ketentuan hukum dan kepegawaian, terutama apabila keberadaan yang bersangkutan berpotensi mengganggu kelancaran pemeriksaan atau memengaruhi pihak-pihak yang dimintai keterangan.

Di saat bersamaan, proses hukum oleh aparat penegak hukum harus berjalan sesuai kewenangannya. Pemeriksaan internal kepegawaian tidak boleh menggantikan proses penegakan hukum apabila terdapat dugaan tindak pidana.

Publik NTT tentu tidak sedang meminta pemerintah menjatuhkan hukuman tanpa pembuktian. Yang dituntut adalah keberanian mengambil langkah perlindungan, memastikan korban mendapatkan pendampingan, dan menjamin bahwa jabatan tidak menjadi alasan untuk menghambat pemeriksaan.
Sebab, ketika dugaan kekerasan seksual menyangkut seorang anak berusia 16 tahun, yang harus ditempatkan paling depan bukanlah kehormatan jabatan seorang pejabat, melainkan keselamatan, martabat, dan hak anak untuk memperoleh perlindungan serta keadilan.
Jangan sampai pemerintah lantang berbicara tentang perlindungan perempuan dan anak dalam berbagai forum, tetapi justru lamban ketika persoalan itu menyentuh lingkungan kekuasaannya sendiri.
Kini masyarakat menunggu tindakan nyata Pemerintah Provinsi NTT. Bukan sekadar janji pemeriksaan, melainkan langkah konkret yang membuktikan bahwa perlindungan anak berlaku bagi semua orang tanpa pandang jabatan dan kedudukan. (Tim)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *