Berita  

KETUA KOMISI  I DPRD NTT DESAK GUBERNUR NTT BERTINDAK; DUGAAN PELECEHAN ANAK MAGANG TAK BOLEH SELESAI SECARA INTERNAL, PEJABAT YAK HARUS DIBEBASKAN SEMENTARA

Kupang,Arahntr.com-Ketua Komisi I DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), Drs. Julius Uly, M.Si., menegaskan dugaan pelecehan seksual terhadap siswi magang yang masih di bawah umur dan diduga melibatkan pejabat Biro Administrasi Pimpinan (Adpim) Setda Provinsi NTT berinisial YAK tidak boleh berhenti pada penanganan internal birokrasi.
Menurut Julius, persoalan tersebut bukan sekadar pelanggaran disiplin pegawai, melainkan menyangkut etika, moral, perlindungan anak, serta penegakan hukum yang harus mendapatkan perhatian serius dari pemerintah daerah maupun aparat penegak hukum.
“Ini jelas mempertontonkan menurunnya etika dan moral pejabat birokrasi ini tidak boleh berhenti begitu saja. Apalagi dugaan pelecehan terhadap anak magang di bawah umur hanya diselesaikan secara internal. Ini persoalan serius yang harus ditindaklanjuti,” tegas Julius dalam pernyataannya kepada media ini, Rabu (18/11/2026).

Julius mengingatkan bahwa dugaan tindak pelecehan seksual terhadap anak bukan perkara yang dapat dipandang sebagai urusan administrasi kantor semata. Ia menegaskan, proses penanganannya harus mengedepankan hukum, perlindungan terhadap korban, serta kepastian bahwa setiap pihak yang diduga terlibat mempertanggungjawabkan perbuatannya sesuai ketentuan yang berlaku.
“Perlu diingat, pelecehan itu delik murni. Jangan sampai persoalan seperti ini kemudian dianggap selesai hanya karena ada penyelesaian internal. Kalau memang ada dugaan tindak pidana, harus diproses sesuai hukum,” ujarnya.
Ia juga secara tegas meminta Gubernur NTT, Melkiades Laka Lena, tidak sekadar menyampaikan pernyataan keprihatinan atau komitmen penanganan, tetapi mengambil langkah konkret terhadap pejabat yang diduga terlibat.

READ:  Jadi Pemateri 'Jony Asadoma Minta Siswa harus Siap Hadapi Tantagan Global

Menurut Julius, langkah awal yang perlu dilakukan pemerintah adalah membebaskan sementara pejabat bersangkutan dari jabatan eselon II selama proses penanganan dan pemeriksaan berlangsung.
“Pak Gubernur tidak sekadar membuat pernyataan. Yang dibutuhkan sekarang adalah tindakan nyata. Langkah pertama, bebaskan sementara dari jabatan eselon II-nya, sehingga proses pemeriksaan dapat berjalan dan memberikan efek jera, sambil proses hukum dilakukan,” tandasnya.

Julius menilai, tindakan tegas pemerintah sangat penting untuk menjaga kredibilitas birokrasi, mencegah potensi intimidasi maupun konflik kepentingan, serta memastikan proses pemeriksaan berlangsung secara objektif.
Ia menegaskan, ruang kerja pejabat publik seharusnya menjadi lingkungan yang aman, profesional, dan bermartabat. Terlebih, peserta magang yang berada di lingkungan pemerintahan merupakan generasi muda yang sedang menjalani proses pembelajaran, membutuhkan bimbingan, edukasi, serta perlindungan.

READ:  Kekuatan Dukungan  71,42 Persen Alain Niti Susanto Resmi Mendaftar sebagai Calon Ketua DPD I Partai Golkar NTT

“Ruang pejabat publik harus steril dari perilaku bobrok karena etika dan moral. Ruang kerja harus menjadi tempat yang aman dan nyaman bagi siapa pun, apalagi anak-anak magang yang datang untuk mendapatkan bimbingan dan edukasi bagi masa depan mereka,” tegas Julius.
Ia mengecam keras apabila ruang kerja pemerintahan justru menjadi tempat terjadinya tindakan yang bertentangan dengan etika, moral, dan hukum.
“Bebaskan ruang kerja pejabat publik dari tindakan melawan etika dan moral. Ini tindakan biadab apabila benar terjadi, dan tidak boleh dibiarkan,” ujarnya.
Lebih lanjut, Julius meminta Pemerintah Provinsi NTT menjadikan kasus ini sebagai momentum pembenahan menyeluruh terhadap perilaku, etika, dan integritas aparatur birokrasi.

Ia mengusulkan agar ke depan seluruh pejabat publik dan aparatur yang memiliki kewenangan dalam pembinaan, pengawasan, serta pendampingan peserta magang diwajibkan menandatangani pakta integritas.
Pakta integritas tersebut, menurutnya, harus memuat komitmen menjaga profesionalitas, menghormati batas-batas etika dalam relasi kerja, melindungi peserta magang, serta tidak menyalahgunakan jabatan maupun kewenangan.

READ:  Bayar Uang Kuliah pakai Bank NTT, Undana Manfaatkan Layanan Perbankan Bank NTT

“Ke depan harus ada pakta integritas. Jangan hanya formalitas di atas kertas, tetapi harus menjadi komitmen nyata bahwa ruang kerja pemerintahan adalah ruang yang aman, bermoral, dan bertanggung jawab,” katanya.
Julius menegaskan, penanganan dugaan kasus ini harus berpihak pada perlindungan korban, tidak memberikan ruang bagi kompromi terhadap dugaan pelanggaran serius, serta memastikan proses pemeriksaan dilakukan secara transparan dan sesuai hukum.
Ia mengingatkan, kepercayaan publik terhadap pemerintahan tidak hanya dibangun melalui program pembangunan dan pelayanan administrasi, tetapi juga melalui keteladanan pejabat dalam menjaga etika, moral, dan tanggung jawab terhadap masyarakat.
“Jangan sampai anak-anak yang datang untuk belajar dan mengenal dunia kerja justru mengalami hal yang merusak masa depan mereka. Pemerintah harus hadir memberikan perlindungan, bukan membiarkan persoalan seperti ini mengendap,” pungkas Julius. (Ft/tim)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *