Manggarai,Arahntt.com-Pemerintah Kabupaten Manggarai mulai menerapkan Kartu Kredit Indonesia (KKI) sebagai salah satu instrumen pembayaran transaksi operasional pemerintah daerah. Penerapan ini ditujukan untuk mendukung efisiensi, fleksibilitas, dan tata kelola belanja daerah.
Fasilitas KKI tersebut resmi diluncurkan dan diserahkan oleh PT Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur (Bank NTT) kepada Pemerintah Kabupaten Manggarai di Spring Hill Hotel & Resto Ruteng, Selasa (22/9/2026).
Penyerahan KKI dilakukan secara simbolis oleh Direktur Kredit Bank NTT, Aloysius R.A. Geong, dan diterima Kepala Badan Keuangan Kabupaten Manggarai, Robertus C. Bosko.
Penyerahan tersebut berlangsung setelah penandatanganan Perjanjian Kredit Pinjaman Daerah antara Pemkab Manggarai dan Bank NTT.
Dua Perangkat Daerah Jadi Percontohan
Direktur Kredit Bank NTT Aloysius R.A. Geong mengatakan, penerapan KKI di Manggarai pada tahap awal dilakukan pada dua perangkat daerah sebagai percontohan. Kedua perangkat daerah tersebut yakni Badan Keuangan Kabupaten Manggarai dan Dinas Pekerjaan Umum (PU).
Menurut Aloysius, KKI dihadirkan untuk mempermudah transaksi operasional pemerintah daerah sekaligus meningkatkan efisiensi dalam pelaksanaan belanja dinas.
“Dengan adanya KKI, transaksi belanja operasional dinas menjadi lebih efisien dan fleksibel,” ujar Aloysius.
KKI dapat digunakan untuk berbagai kebutuhan operasional perangkat daerah. Penggunaannya antara lain untuk pembelian tiket perjalanan dinas hingga belanja barang habis pakai seperti kertas dan alat tulis kantor (ATK).
Mekanisme penggunaannya menggunakan sistem kartu kredit. Perangkat daerah dapat melakukan transaksi terlebih dahulu, sementara pembayaran dilakukan pada bulan berikutnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Setiap perangkat daerah nantinya mendapatkan batas transaksi atau limit yang disesuaikan dengan alokasi anggaran serta kebutuhan penggunaannya.
Aloysius menjelaskan, besaran limit tersebut tidak bersifat permanen. Evaluasi dan pembaruan akan dilakukan setiap tahun dengan mempertimbangkan kebutuhan masing-masing perangkat daerah.
“Ketentuan limit ini akan terus dievaluasi serta diperbarui setiap tahunnya,” katanya.
Penggunaan KKI Bisa Diperluas
Menurut Aloysius, penerapan KKI pada Badan Keuangan dan Dinas PU menjadi tahap awal untuk melihat efektivitas fasilitas tersebut dalam mendukung transaksi operasional pemerintah daerah.
Jika penerapannya berjalan sesuai tujuan, penggunaan KKI tidak menutup kemungkinan diperluas kepada perangkat daerah lainnya di Kabupaten Manggarai.
“Ke depan, tidak menutup kemungkinan skema penggunaan KKI ini akan ditambah dan diperluas ke dinas-dinas lainnya di Kabupaten Manggarai,” ujar Aloysius.
Penerapan KKI tersebut menjadi bagian dari upaya mendorong transaksi belanja pemerintah daerah yang lebih praktis dan fleksibel, sekaligus memperkuat tata kelola pengelolaan keuangan daerah.
Patuh pada Ketentuan Pengelolaan Keuangan Daerah
Kepala Badan Keuangan Kabupaten Manggarai, Robertus C. Bosko, mengatakan penerapan Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD) di lingkungan Pemkab Manggarai dilaksanakan dengan mengacu pada ketentuan pengelolaan keuangan daerah.
Penggunaan KKPD merupakan bagian dari mekanisme pembayaran belanja yang dibebankan pada APBD. Ketentuan teknis penggunaannya mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Kartu Kredit Pemerintah Daerah dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
Robertus menegaskan, penerapan KKI tidak mengubah mekanisme pertanggungjawaban keuangan daerah.
Setiap transaksi tetap harus dilakukan berdasarkan perencanaan anggaran, batas penggunaan, kewenangan pejabat yang telah ditetapkan, serta ketentuan pertanggungjawaban belanja pemerintah daerah.
Dengan penerapan tersebut, Pemkab Manggarai bersama Bank NTT mendorong penggunaan instrumen pembayaran yang lebih fleksibel sekaligus tetap berada dalam koridor tata kelola dan pertanggungjawaban keuangan daerah(tim)
