KUPANG, Arahntt.com- Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur membuka peluang kolaborasi dengan DKI Jakarta, Jawa Barat (Jabar), dan Jawa Timur (Jatim) dalam penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional (PON) 2028. Opsi ini disiapkan di tengah wacana DKI Jakarta yang mengajukan diri sebagai tuan rumah PON 2028.
Wakil Gubernur NTT, Johni Asadoma, menyebut keinginan DKI Jakarta untuk menjadi tuan rumah PON merupakan hal yang wajar, mengingat kelengkapan sarana dan prasarana olahraga yang dimiliki.
“Kalau menurut saya, permintaan DKI Jakarta itu wajar-wajar saja. Mereka unggul dari sisi sarana prasarana dan fasilitas olahraga yang lengkap,” ujar Johni
Asadoma, Minggu 21 Desember 2025.
Meski demikian, Johni mengatakan, penentuan tuan rumah Pekan Olahraga Nasional (PON) tidak dilakukan secara sepihak. Tetapi, kata dia, sudah melalui mekanisme dan prosedur yang sudah ditetapkan.
Menurutnya, NTT dan NTB sudah melalui seluruh tahapan tersebut secara formal, sehingga saat ini tinggal menunggu Surat Keputusan (SK) dari Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora).
“Sejauh ini NTT dan NTB sudah mengikuti seluruh mekanisme dan prosedur. Secara formal semua sudah dilalui, tinggal menunggu SK dari Menpora,” jelasnya.
Johni memastikan, apabila Surat Keputusan (SK) dari Menpora telah terbit, maka NTT dan NTB siap memaksimalkan kemampuan yang ada untuk menjadi tuan rumah PON 2028.
Mantan Kapolda NTT ini menyinggung pemerataan pembangunan olahraga secara nasional. Ia menyebut wilayah Indonesia Utara, Barat, dan Timur telah lebih dulu menjadi tuan rumah PON.
“Di Utara sudah, di Barat sudah (Aceh-Sumut), di Timur sudah (Papua). Sekarang giliran wilayah Selatan. Artinya, masyarakat NTT dan NTB sangat berharap PON 2028 tetap dilaksanakan sesuai penunjukan awal,” tegasnya.
Jika NTT–NTB menjadi tuan rumah, kata Johni Asadoma, maka seluruh wilayah di Indonesia telah merasakan sebagai penyelenggaraan PON secara merata.
Kolaborasi dengan DKI, Jabar, dan Jatim
Terkait wacana DKI Jakarta sebagai tuan rumah, Pemprov NTT justru melihat peluang kolaborasi sebagai solusi bersama.
“Kalau PON 2028 tetap di NTT–NTB, kita bisa kolaborasi dengan DKI, Jawa Barat, dan Jawa Timur,” ujarnya.
Johni menjelaskan, venue olahraga yang membutuhkan biaya pembangunan besar dapat dilaksanakan di provinsi yang infrastrukturnya sudah siap.
“Venue-venue yang pembangunannya mahal bisa dilaksanakan di DKI, Jabar, atau Jatim. Ini bagus karena ada kolaborasi, pembiayaan bisa lebih hemat dan tidak terlalu mahal,” katanya.
Johni berharap pemerintah pusat, termasuk Menpora dan Presiden, dapat segera mengambil keputusan agar daerah bisa melakukan persiapan secara maksimal.
“Kami berharap ada keputusan cepat dari pemerintah pusat supaya kami bisa bekerja total, fokus menyiapkan SDM dan pembiayaan,” ujarnya.
Ia menegaskan, NTT dan NTB membutuhkan dukungan pemerintah pusat, terutama untuk pembangunan fasilitas olahraga yang saat ini masih sangat terbatas.
Pemprov NTT berencana memanfaatkan seluruh potensi daerah, mulai dari Pulau Timor, Sumba, hingga Flores, sepanjang memenuhi syarat dari KONI Pusat atau PB PON.
Johni mengungkapkan, pihaknya telah melakukan koordinasi dan studi tiru ke Jawa Barat yang pernah menjadi tuan rumah PON 2016.
“Kami belajar banyak dari Jawa Barat, mulai dari organisasi, prestasi, administrasi, hingga pemberdayaan ekonomi,” ungkapnya.
Ia menegaskan, empat tujuan utama PON adalah sukses penyelenggaraan, sukses prestasi, sukses administrasi, dan sukses pemberdayaan ekonomi.
“Harapannya, kalau PON dilaksanakan di NTT-NTB, ekonomi masyarakat juga ikut naik,” pungkas Johni(tim)
