Sumba,Arahntt.com-Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT), Johni Asadoma, meminta Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya (SBD) mempercepat pendataan dan verifikasi kerusakan akibat gempa bumi agar usulan bantuan pemulihan dapat segera disampaikan kepada Pemerintah Pusat.
Hal itu disampaikan Johni saat memimpin rapat bersama Bupati Sumba Barat Daya, Ratu Wulla, di Rumah Jabatan Bupati SBD, Kamis (15/10/2026) malam.
Dalam rapat tersebut, Johni menekankan pentingnya data yang lengkap dan akurat, terutama mengenai kondisi rumah warga yang terdampak gempa, tingkat kerusakan, serta alamat penerima bantuan.
Data tersebut menjadi dasar bagi Pemerintah Provinsi NTT untuk berkoordinasi dengan Pemerintah Pusat, khususnya Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).
“Kita lihat mana yang tidak bisa ditangani oleh Kabupaten, itu yang kita ambil alih. Kita komunikasikan dengan Pusat,” kata Johni.
Mantan Kapolda NTT itu meminta agar data dari pemerintah kabupaten segera dikirimkan sehingga usulan bantuan dapat diajukan bersama kepada Pemerintah Pusat.
Untuk rumah dengan kategori rusak berat, ia meminta agar warga diusulkan menerima bantuan hunian sementara atau uang tunai sebesar Rp600 ribu setiap bulan sambil menunggu pembangunan hunian tetap.
Johni mengakui adanya kebutuhan penyesuaian dalam koordinasi dengan BNPB. Namun, ia menegaskan bahwa kelengkapan data tetap menjadi hal utama agar penanganan masyarakat terdampak dapat diproses.
“Tapi kita butuhkan data. Kita akan berusaha, bila perlu saya datang langsung menghadap ke Kepala BNPB,” katanya.
Ia juga meminta agar bantuan yang telah tersedia segera disalurkan kepada masyarakat. Menurutnya, percepatan pemulihan tidak hanya menyangkut pembangunan kembali rumah warga, tetapi juga perbaikan infrastruktur dan fasilitas umum yang rusak akibat gempa.
Johni turut meminta pemerintah daerah mengedukasi masyarakat mengenai pembangunan rumah tahan gempa dan mitigasi bencana. Edukasi tersebut dinilai penting untuk mengurangi risiko korban jiwa apabila gempa kembali terjadi.
“Untuk masalah alih status dari tanggap darurat ke transisi merupakan informasi yang bagus dan akan diputuskan hari sabtu ini,” katanya.
Kepala BPBD NTT, Mahadin Sibarani, pada kesempatan itu meminta Pemkab SBD membentuk tim verifikasi untuk melakukan pendataan secara terperinci. Setelah perhitungan selesai, data perlu dipublikasikan dan dicocokkan dengan data kependudukan sebelum ditetapkan.
“Setelah itu dicocokkan dengan data Dukcapil dulu. Nanti ada masa sanggah, baru Ibu Bupati tandatangan,” katanya.
Menurut Mahadin, proses verifikasi dan masa sanggah diperlukan untuk memastikan usulan bantuan pembangunan rumah sesuai dengan kondisi di lapangan. Selain rumah warga, kerusakan infrastruktur umum juga perlu diinventarisasi untuk diusulkan penanganannya melalui kementerian terkait.
Ia menjelaskan, pola tersebut sejalan dengan penanganan pemulihan pascagempa di Pulau Flores, ketika pemerintah pusat melalui kementerian terkait dan pemerintah daerah berbagi tanggung jawab dalam memperbaiki kerusakan.
Sementara itu, Bupati Sumba Barat Daya, Ratu Wulla, mengatakan pemerintah daerah telah bergerak sejak awal kejadian dengan menyalurkan bantuan kebutuhan dasar, termasuk terpal, makanan, dan air bersih kepada masyarakat terdampak.
Ia menjelaskan, pemerintah kabupaten telah melakukan pendataan bersama pihak terkait dan membentuk tim penanganan serta verifikasi untuk memastikan seluruh data kerusakan terhimpun dalam satu basis data.
“Kami sudah buat tim penanganan verifikasi dan kita inventarisir yang bisa ditangani,” ujar Ratu Wulla.
Menurutnya, pemerintah daerah juga telah membahas kebutuhan anggaran dan menyiapkan perhitungan teknis bersama dinas pekerjaan umum serta perumahan sebagai dasar penanganan rumah warga yang rusak.
Pemkab SBD turut mengantisipasi kemungkinan gempa susulan dengan menyiapkan bantuan makanan serta berkoordinasi dengan BMKG.
Dukungan dari berbagai pihak, termasuk organisasi nonpemerintah, perusahaan nasional, dan pengusaha setempat, juga dilibatkan dalam penanganan dampak bencana.
Di sektor layanan dasar, pemerintah daerah menyiapkan langkah antisipasi untuk menjaga pelayanan kesehatan dan pasokan listrik. Palang Merah Indonesia (PMI) juga telah membantu mendukung pelayanan puskesmas melalui penyediaan tenda.
Ratu Wulla menambahkan, pendataan bantuan turut memperhatikan masyarakat pada kelompok desil 1 hingga desil 4. Sementara itu, program bedah rumah dan alokasi bantuan yang telah tersedia akan dimanfaatkan untuk membantu warga sesuai kriteria.
Selain rumah warga, Pemkab SBD telah menginventarisasi kerusakan fasilitas umum dan membahas penanganannya bersama pihak terkait, termasuk Bappenas dan Kementerian Desa.
Pemerintah daerah juga diminta segera menyiapkan data usulan revitalisasi sekolah dari jenjang PAUD hingga SMP. Menurut Ratu Wulla, pemerintah pusat meminta data tersebut masuk pada November agar usulan perbaikan sekitar 100 sekolah dapat ditindaklanjuti, termasuk melalui penambahan anggaran.
Ratu Wulla menyebut masa tanggap darurat saat ini berlangsung hingga 18 Oktober 2026. Pemerintah kabupaten akan melanjutkan koordinasi dengan pemerintah provinsi dan instansi terkait untuk memastikan penanganan darurat serta pemulihan pascagempa berjalan sesuai kebutuhan masyaraka
