JAKARTA,Arahntt.com- — Pemerintah mempercepat pembangunan perumahan di Nusa Tenggara Timur (NTT) dengan lonjakan signifikan hingga 12 kali lipat pada 2026. Dalam pertemuan strategis antara Gubernur NTT Emanuel Melkiades Laka Lena dan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) RI, Maruarar Sirait, disepakati peningkatan program bedah rumah dari 436 unit pada 2025 menjadi 5.000 unit pada 2026 yang tersebar di seluruh kabupaten/kota, sebagai bagian dari upaya terpadu menekan kemiskinan dan memperluas akses hunian layak bagi masyarakat.
Pertemuan antara Gubernur Melki yang didampingi Bupati TTU Yoseph Falentinus Delesale Kebo dan Bupati Sabu Raijua Krisman B. Riwu Kore dengan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait berlangsung di Kantor Kementerian PKP, Jakarta, Kamis (2/4/2026).
Pertemuan yang berlangsung hingga malam hari itu merupakan inisiatif dan undangan dari Menteri PKP Maruarar Sirait untuk Gubernur NTT dan para bupati dan walikota dari 22 kabupaten/kota se-NTT. Agenda utama yang dibahas bukan sekadar pembangunan rumah, melainkan penyusunan pendekatan terpadu antara pembangunan perumahan, penataan kawasan permukiman, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat sebagai satu kesatuan kebijakan pengentasan kemiskinan.
Gubernur Melki yang dihubungi media menekankan, salah satu capaian penting dari pertemuan tersebut adalah komitmen peningkatan signifikan program bedah rumah. Jika pada 2025 jumlahnya hanya 436 unit, maka pada 2026 ditargetkan melonjak menjadi 5.000 unit yang tersebar merata di seluruh kabupaten/kota di NTT.
Lonjakan hingga 12 kali lipat itu, menurut Gubernur Melki, mencerminkan perubahan pendekatan pemerintah pusat terhadap wilayah timur Indonesia yang selama ini menghadapi keterbatasan akses terhadap hunian layak. “Kita ingin memastikan masyarakat yang selama ini hidup dalam kondisi tidak layak bisa segera mendapatkan tempat tinggal yang manusiawi,” ujarnya.
Selain pembangunan fisik, pemerintah juga mendorong perluasan akses pembiayaan melalui skema Kredit Usaha Rakyat (KUR) Perumahan yang digagas Presiden Prabowo Subianto. Program ini menawarkan subsidi bunga sebesar 5 persen dengan tenor hingga 30 tahun, sehingga membuka peluang bagi masyarakat berpenghasilan rendah untuk memiliki rumah.
Sasaran program ini mencakup kelompok yang selama ini sulit menjangkau kredit perumahan formal, seperti aparatur sipil negara golongan rendah, anggota TNI dan Polri, guru, nelayan, petani, hingga pengusaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Skema ini diharapkan menjadi solusi jangka panjang atas persoalan backlog perumahan di daerah.
Namun, pembangunan perumahan tidak dipandang sebagai solusi tunggal. Pemerintah juga menekankan pentingnya penanganan kawasan kumuh yang selama ini menjadi kantong kemiskinan. Program tersebut akan dipadukan dengan pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui skema Permodalan Nasional Madani (PNM), sehingga warga tidak hanya mendapatkan rumah layak, tetapi juga akses terhadap kegiatan produktif.
Menteri PKP Maruarar Sirait menegaskan bahwa mulai 2026, pemerintah pusat menetapkan NTT dan Papua sebagai wilayah prioritas dalam program perumahan nasional. Kebijakan ini diarahkan untuk mengurangi ketimpangan pembangunan antarwilayah.
“Tidak boleh ada satu pun kabupaten yang tertinggal dari program bantuan perumahan,” kata Maruarar.
Ia juga menyoroti pentingnya akurasi data penerima manfaat. Karena itu, pemerintah pusat akan bekerja sama dengan pemerintah daerah untuk memastikan validasi data hingga tingkat desa agar bantuan tepat sasaran.
Dalam konteks pelaksanaan, sinergi lintas kementerian menjadi kunci. Selain Kementerian PKP, program ini juga melibatkan Kementerian Sosial serta mendorong keterlibatan UMKM lokal agar kawasan perumahan yang dibangun dapat berkembang menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru.
Sebagai tindak lanjut, Menteri Maruarar berencana melakukan kunjungan kerja ke NTT guna memastikan kesiapan daerah dalam mengintegrasikan program pusat dengan kebijakan lokal. Pemerintah daerah diminta tidak hanya menjalankan program secara administratif, tetapi juga mengaitkannya dengan strategi pemberdayaan ekonomi masyarakat.
Gubernur Melki menyambut positif komitmen tersebut dan menyampaikan apresiasi kepada Presiden Prabowo atas perhatian yang diberikan kepada masyarakat NTT. Ia menilai, dukungan pemerintah pusat menjadi momentum penting untuk mempercepat transformasi sosial dan ekonomi di wilayahnya.
Dengan pendekatan yang lebih komprehensif, menggabungkan pembangunan rumah, penataan kawasan, dan penguatan ekonomi, program perumahan di NTT diharapkan tidak lagi sekadar memenuhi kebutuhan dasar, tetapi juga menjadi instrumen strategis dalam memutus rantai kemiskinan secara berkelanjutan(tim)
