Kupang,Arahntt.com-Dalam upaya meningkatkan transparansi dan tertib administrasi, Setwan DPRD Kabupaten Malaka melakukan kunjungan ke Setwan DPRD Provinsi NTT, Kamis (26/2/2026).
Kunjungan ini dalam rangka konsultasi dan sharing terkait terkait pertanggungjawaban dana reses anggota DPRD Kabupaten Malaka.
Saat tiba di Kantor DPRD Provinsi NTT, Setwan DPRD Malaka diterima oleh Kepala Bagian (Kabag) Persidangan Setwan DPRD NTT, Nurce Sombu. Pertemuan berlangsung di ruangan Setwan DPRD NTT.
Kepada wartawan, Kabag Nurce Sombu mengatakan bahwa kunjungan Setwan DPRD Malaka ini dalam rangka konsultasi dan sharing terkait pertanggungjawaban dana reses anggota DPRD.
“Kunjungan ini dalam rangka terkait dengan pertanggungjawaban reses DPRD Kabupaten Makaka, mereka sharing ke kami. Mereka datang konsultasi ke kami bagaimana kita punya sistem pertanggungjawaban di sini,” kata Norce Sombu.
Ia mengatakan, kunjungan Setwan DPRD Malaka ini dilakukan untuk mempelajari sistem pelaporan yang diterapkan agar sesuai dengan regulasi yang berlaku dan menghindari potensi masalah hukum di masa depan.
“Sehingga ke depan bisa menghindari masalah-masalah hukum terkait pertanggungjawaban dana reses,” ujarnya.
Salah satu poin utama yang dibahas dalam pertemuan tersebut adalah teknis pelaporan item pembelanjaan.
Ia menekan bahwa setiap anggaran yang disiapkan harus dipertanggungjawabkan secara rinci sesuai dengan jumlah titik kegiatan yang dilakukan oleh anggota dewan.
”Intinya pertanggungjawaban di sini sesuai dengan regulasi yang berlaku. Artinya item-item pembelanjaan sesuai dengan anggaran yang disiapkan harus dipertanggungjawabkan sesuai dengan itu juga,” katanya.
Kegiatan yang dikemas dalam bentuk sharing ini diharapkan dapat memberikan masukan terbaik bagi DPRD Kabupaten Malaka dalam menyusun laporan keuangan yang akuntabel.
”Apa yang kita lakukan di sini yang terbaik, itu juga mereka mau lakukan di Kabupaten Malaka. Sehingga ke depan bisa menghindari masalah-masalah hukum terkait dengan pertanggungjawaban reses,” tambahnya.
Ia berharap dengan adanya konsultasi ini, diharapkan tata kelola anggaran reses di DPRD Malaka menjadi lebih profesional, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum maupun publik.**
