Kupang Arahntt.com – Polemik pengelolaan dana dan pemenuhan hak guru di SMK Negeri 5 Kupang kembali mencuat.
Ketua Program Keahlian Teknik Perawatan Gedung SMKN 5 Kupang, Domi Djami Wadu, S.Pd, mengungkap sejumlah persoalan yang terjadi pada 2024 lalu.
Menurut Domi, salah satu persoalan serius adalah belum dibayarkannya gaji 27 guru GTT dan 7 guru PTT selama 2 hingga 4 bulan. Total tunggakan disebut mencapai lebih dari Rp200 juta.
“Dalam rapat dewan guru waktu itu, kami minta agar hak guru segera dibayarkan karena itu hak mereka. Kondisinya sangat memprihatinkan,” ujarnya kepada wartawan, Senin (23/6/2026),
Ia menyebut, bendahara sekolah saat itu mengakui bahwa dana telah diambil oleh kepala sekolah. Kondisi tersebut membuat para guru honorer mengalami kesulitan ekonomi, bahkan ada yang harus berjualan untuk menutupi kebutuhan sehari-hari.
Selain persoalan gaji, Domi juga menyoroti pungutan seragam praktik dan pakaian jurusan yang hingga kini belum diterima sebagian siswa, meski telah dibayar saat pendaftaran. Untuk pakaian PKL saja, pungutan sebesar Rp175 ribu per siswa dengan jumlah lebih dari 500 siswa per angkatan.
“Bahkan ada siswa yang sudah lulus tetapi belum pernah menerima seragam praktik,” katanya.
Para guru, lanjut dia, telah melaporkan dugaan tersebut ke aparat penegak hukum, termasuk unit Tipikor Polda NTT. Namun hingga saat ini, mereka mengaku belum memperoleh informasi resmi terkait perkembangan penanganan perkara.
“Kami sudah beberapa kali menanyakan perkembangan dan meminta SP2HP, tetapi jawabannya masih berproses,” ungkap Domi.
Ia berharap persoalan ini dapat dituntaskan secara transparan agar tidak terus berdampak pada hak-hak guru dan siswa serta citra sekolah ke depan.
Hadir pada saat keterangan pers tersebut, Yakobus Boro Bura selaku Waka Humas, Hunce Lapa selaku Waka Sarana, serta Mara Djami Wadu selaku Ketua Unit Produksi(tim)
