Kupang, ArahNTT.com – Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) memberikan penjelasan resmi terkait mekanisme dan tahapan pelaksanaan seleksi Bakal Calon Kepala Sekolah (BCKS) serta pelatihan BCKS yang belakangan menjadi perhatian publik.
Penjelasan tersebut disampaikan untuk meluruskan berbagai pemberitaan dan informasi yang berkembang di masyarakat agar tidak menimbulkan kesalahpahaman terkait proses rekrutmen maupun pelaksanaan pelatihan BCKS.
Dalam keterangan tertulis yang ditandatangani Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTT, Ambrosius Kodo, S.Sos., M.M., di Kupang, 16 November 2026, dijelaskan bahwa mekanisme seleksi BCKS mengacu pada Permendikdasmen Nomor 7 Tahun 2025 tentang Penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah serta Surat Dirjen GTK Nomor 1615/B3/GT.03.00/2025 tertanggal 25 September 2025.
Adapun persyaratan calon peserta meliputi pendidikan minimal S-1/D-IV, memiliki sertifikat pendidik, pangkat minimal III/C, usia maksimal 56 tahun saat menjabat, berkinerja baik, tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin sedang atau berat, serta tidak sedang berstatus tersangka maupun terdakwa.
1. Tahapan Seleksi BCKS
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTT menjelaskan bahwa proses seleksi dilaksanakan melalui dua tahapan, yakni seleksi administrasi dan seleksi substansi.
Pada tahap seleksi administrasi, guru ASN yang memenuhi persyaratan mengunggah dokumen melalui sistem informasi yang dikelola
Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Selanjutnya, Dinas Pendidikan melakukan verifikasi dan validasi persyaratan administrasi.
Berdasarkan data yang disampaikan, undangan seleksi BCKS dilaksanakan pada 15 Desember 2025 melalui Aplikasi Ruang GTK dengan jumlah peserta sebanyak 1.103 orang.
Dari jumlah tersebut, sebanyak 511 orang mengunggah berkas, sedangkan 592 orang tidak mengunggah berkas. Dengan demikian, sebanyak 511 orang dinyatakan lulus seleksi administrasi.
Selanjutnya, peserta yang lulus administrasi diundang mengikuti seleksi substansi pada 29 Desember 2025. Dari 511 peserta yang diundang, sebanyak 480 orang mengikuti seleksi, sementara 13 orang tidak mengikuti tahapan tersebut.
Hasil seleksi substansi diumumkan oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah melalui Direktorat KSPSPTK pada 26 Januari 2026.
Hasilnya, sebanyak 304 orang dinyatakan lulus seleksi substansi, sedangkan 176 orang dinyatakan tidak lulus.
Peserta yang dinyatakan lulus seleksi substansi kemudian diundang mengikuti Pelatihan Bakal Calon Kepala Sekolah.
2. Pelatihan BCKS Dibiayai APBD Provinsi NTT
Terkait pelaksanaan pelatihan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan NTT menjelaskan bahwa kegiatan tersebut diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia melalui Balai Guru dan Tenaga Kependidikan Provinsi NTT.
Sementara itu, anggaran pelatihan bersumber dari APBD Provinsi NTT Tahun Anggaran 2026 melalui DPA-SKPD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTT.
Kepanitiaan kegiatan dilaksanakan secara bersama oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTT dengan Balai Guru dan Tenaga Kependidikan Provinsi NTT.
Dalam penjelasan tersebut juga ditegaskan bahwa peserta pelatihan merupakan guru atau kepala sekolah yang telah dinyatakan lulus seleksi administrasi maupun seleksi substansi.
Nama-nama peserta diambil langsung dari sistem SIM KSPSPTK yang dikelola Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah melalui Direktorat KSPSPTK.
Sistem aplikasi tersebut dikendalikan sepenuhnya oleh Direktorat KSPSPTK. Karena itu, pihak lain, termasuk Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTT, tidak memiliki ruang untuk melakukan intervensi berupa penambahan maupun pengurangan peserta selain yang telah tertera dalam sistem.
3. Pelatihan Dilaksanakan dalam Dua Tahap
Pelatihan BCKS Tahap I dilaksanakan pada 3–12 Oktober 2026 dan diikuti 157 orang dari 159 peserta yang diundang. Dua orang tidak hadir karena sakit dan kedukaan.
Selanjutnya, Pelatihan BCKS Tahap II berlangsung pada 31 Oktober hingga 9 November 2026 dengan jumlah peserta sebanyak 135 orang.
Dalam keterangan tersebut disebutkan terdapat 12 orang yang tidak mengikuti pelatihan BCKS, baik Tahap I maupun Tahap II, dengan berbagai alasan.
Rinciannya, satu orang meninggal dunia, satu orang sakit, satu orang telah berpindah ke Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah sebagai Kepala Sekolah Nasional Terintegrasi, satu orang kepala sekolah telah menjabat lebih dari dua periode, tiga orang berusia lebih dari 56 tahun, dan lima orang berstatus PPPK.
4. Disdikbud NTT Bantah Isu Peserta Tidak Lulus Dipanggil Mengikuti Pelatihan
Dalam bagian catatan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTT secara tegas membantah informasi yang menyebutkan adanya guru atau kepala sekolah yang tidak lulus seleksi administrasi maupun seleksi substansi, tetapi tetap dipanggil mengikuti Pelatihan BCKS.
Menurut penjelasan tersebut, nama-nama peserta yang dipanggil mengikuti pelatihan sesuai dengan daftar yang diumumkan Direktorat KSPSPTK.
Apabila terdapat peserta yang tidak lulus tetapi dipanggil, hal itu dinilai sebagai kemungkinan kendala dalam sistem administrasi karena sistem akan menolak proses administrasi peserta yang tidak memenuhi ketentuan.
Selain itu, Disdikbud NTT juga menanggapi pemberitaan yang menyebutkan bahwa pelaksanaan Pelatihan BCKS hanya bersifat formalitas belaka.
Dalam klarifikasinya, pihak dinas menyampaikan bahwa informasi tersebut justru dibantah oleh peserta pelatihan sendiri. Para peserta mengikuti setiap tahapan kegiatan dengan disiplin dan jadwal yang ketat.
Kegiatan dimulai sejak pukul 04.00 WITA hingga pukul 21.00 WITA. Peserta juga diberikan berbagai penugasan yang harus diselesaikan, baik secara berkelompok maupun mandiri.
Beban kegiatan tersebut dinilai cukup menguras tenaga peserta sehingga tidak tepat jika pelatihan disebut hanya sebagai formalitas.
Melalui penjelasan resmi ini, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTT berharap masyarakat mendapatkan informasi yang benar dan utuh mengenai mekanisme seleksi serta pelaksanaan Pelatihan Bakal Calon Kepala Sekolah di Nusa Tenggara Timur(tim)
.






