Kupang,Arahntt.com-Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) terus memperkuat hubungan kerja sama dengan negara tetangga, Timor-Leste, sebagai bagian dari upaya mendorong pertumbuhan ekonomi kawasan perbatasan. Komitmen tersebut tercermin dalam audiensi antara Wakil Gubernur NTT Johni Asadoma, dengan delegasi Kementerian Perdagangan dan Perindustrian Urusan Dalam dan Luar Negeri Timor-Leste bersama perwakilan pelaku usaha Timor-Leste di Ruang Rapat Gubernur NTT, Selasa (7/7/2026).
Delegasi Timor-Leste dipimpin Koordinator Bidang Kemitraan dan Reformasi Kabinet, Martins Magno, didampingi Staf Kementerian Perdagangan, Lino M. Sarmento, Sekretaris III CRDTL di Kupang, Domingos Meni, serta Advisor, Shubash Mishra.
Pertemuan berlangsung dalam suasana hangat dan penuh semangat kemitraan. Kedua belah pihak membahas sejumlah peluang kolaborasi di bidang perdagangan, perindustrian, investasi, serta pengembangan ekonomi kawasan yang dinilai memiliki potensi besar untuk memberikan manfaat bagi masyarakat di kedua negara.
Dalam kesempatan tersebut, Wakil Gubernur Johni Asadoma menyampaikan apresiasi atas inisiatif Pemerintah Timor-Leste yang terus membangun komunikasi dan membuka ruang kerja sama dengan Pemerintah Provinsi NTT. Menurutnya, kedekatan geografis, hubungan historis, serta interaksi sosial masyarakat di wilayah perbatasan merupakan modal penting untuk membangun kemitraan ekonomi yang saling menguntungkan.
Berbagai usulan kerja sama yang disampaikan delegasi Timor-Leste, antara lain penguatan perdagangan lintas batas, pengembangan pasar ekspor di Pulau Atauro, investasi di sektor energi terbarukan, industri pengolahan garam, hingga pembangunan industri tangki air, mendapat respons positif dari Pemerintah Provinsi NTT.
Wakil Gubernur menegaskan bahwa pada prinsipnya Pemerintah Provinsi NTT mendukung setiap bentuk kerja sama yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, memperluas investasi, membuka lapangan kerja, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun demikian, seluruh bentuk kerja sama tersebut tetap harus dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan serta melalui koordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait di tingkat pemerintah pusat.
“Pada prinsipnya kami menyambut baik berbagai peluang kerja sama yang memberikan manfaat bagi kedua belah pihak. Namun karena menyangkut hubungan antarnegara, tentu seluruh proses harus mengikuti regulasi nasional serta melalui mekanisme koordinasi dengan pemerintah pusat,” ujar Wakil Gubernur.
Terkait penguatan perdagangan lintas batas, Wakil Gubernur menjelaskan bahwa Pemerintah Provinsi NTT siap menyesuaikan dengan arah kebijakan pemerintah pusat, dengan tetap menjaga terciptanya peluang perdagangan tetap terbuka sepanjang memenuhi ketentuan yang berlaku.
Pada sektor perdagangan kawasan, Johni Asadoma juga mengungkapkan bahwa Pemerintah Provinsi NTT tengah menggagas pembentukan Free Trade Zone (FTZ) atau kawasan perdagangan bebas di wilayah perbatasan sebagai salah satu strategi memperkuat konektivitas ekonomi dengan Timor-Leste dan kawasan sekitarnya. Menurutnya, konsep tersebut diharapkan dapat mendorong peningkatan arus perdagangan, investasi, serta pertumbuhan ekonomi kawasan perbatasan.
Namun demikian, Wakil Gubernur menegaskan bahwa gagasan tersebut masih berada pada tahap kajian dan koordinasi dengan pemerintah pusat. Mengingat pembentukan kawasan perdagangan bebas merupakan kebijakan strategis nasional, implementasinya memerlukan pembahasan dan persetujuan Pemerintah Pusat dalam hal ini bersama berbagai kementerian dan lembaga terkait. Selain itu, diperlukan pula dukungan pembangunan infrastruktur kawasan agar aktivitas perdagangan dapat berjalan secara efektif.
Di bidang energi, Pemerintah Provinsi NTT melihat potensi besar pengembangan energi baru dan terbarukan, khususnya tenaga surya, mengingat karakteristik wilayah NTT yang memiliki intensitas penyinaran matahari yang tinggi. Karena itu, peluang investasi pada sektor tersebut dinilai cukup prospektif dengan tetap memperhatikan aspek teknis, kebutuhan sistem kelistrikan, serta koordinasi bersama PLN dan instansi terkait.
Sementara pada sektor industri garam, Wakil Gubernur menjelaskan bahwa Pemerintah Pusat saat ini tengah mengembangkan kawasan industri garam di Kabupaten Rote Ndao sebagai bagian dari Proyek Strategis Nasional. Oleh karena itu, peluang investasi lebih diarahkan pada sektor hilir, seperti pengolahan, pengemasan, dan pemasaran produk garam yang memiliki nilai tambah.
Adapun terhadap rencana investasi pembangunan industri tangki air di NTT, Pemerintah Provinsi menyambut baik inisiatif tersebut mengingat kebutuhan sarana penyimpanan air bersih di daerah yang memiliki karakteristik musim kemarau panjang masih cukup tinggi.
Sebagai tindak lanjut hasil pertemuan, kedua belah pihak sepakat untuk terus memperkuat komunikasi melalui pembentukan tim teknis yang akan mengidentifikasi berbagai peluang kerja sama secara lebih rinci, termasuk aspek regulasi, investasi, maupun mekanisme pelaksanaannya. Delegasi Timor-Leste juga mengusulkan penyusunan Letter of Intent (LoI) sebagai langkah awal untuk memperkuat kerja sama antara kedua pihak.
Audiensi tersebut menjadi momentum penting dalam mempererat hubungan kemitraan antara Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Timor-Leste. Pemerintah Provinsi NTT meyakini bahwa kolaborasi yang dibangun atas dasar saling menghormati, saling menguntungkan, dan mematuhi ketentuan hukum yang berlaku akan menjadi fondasi yang kuat dalam mendorong pertumbuhan ekonomi kawasan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat di kedua wilayah(tim)
